Rosihan Anwar : Symbol Kebebasan Berpikir

Dia wartawan, penulis, pendidik, seniman dan sejarawan sepanjang hidup. Sosok yang layak disenut sebagai simbol kebebasan berpikir. Rezim Orde Baru dan Lama menyimpan rasa love-hate terhadapnya. Karena dia selalu mengikuti insting jurnalistiknya, menyuarakan isi hatinya, mengungkapkan kebenaran, ketidakadilan. Tak satu gembok pun bisa mengunci kebebasan berpikirnya.
Banyak yang pernah berhubungan dengan Rosihan atau mengenalnya dari jauh, menganggapnya sebagai pribadi yang arogan. Ada pula yang menggambarkan Rosihan sebagai tokoh yang punya karisma kuat, disayang, tetapi dibenci. Tetapi, sebagian terbesar dari 60 tahun lebih karier jurnalistiknya penuh ambivalensi dalam hubungannya dengan dua rezim pertama negeri ini.
Begitu Abdullah Alamudi, Wartawan senior, instruktur pada Lembaga Pers Dr Soetomo, Jakarta, menggambarkan sosok Rosihan dalam kolomnya di Kompas (10/5). Berikut penuturan Abdullah perihal profil Rosihan:
Rezim Orde Baru dan Lama tampak menyimpan rasa love-hate terhadap Rosihan. Sebagian besar karena dia selalu mengikuti insting jurnalistiknya, menyuarakan isi hatinya, mengungkapkan kebenaran, ketidakadilan, yang tidak satu gembok pun bisa mengunci kebebasan berpikirnya. Seperti kata Virginia Woolf itu.
Ketika Jenderal Spoor dan pasukannya melancarkan aksi polisionil Belanda pertama, Juli 1947, mereka menyekap Rosihan di penjara Bukitduri, Jakarta Selatan. Lalu, Presiden Soekarno menutup korannya, Pedoman, pada tahun 1961. Pemerintah Orde Baru menghargai pengabdian tiada henti Rosihan sebagai wartawan sejak sebelum Revolusi Indonesia dengan menganugerahinya Bintang Mahaputra III, tetapi mereka menutup Pedoman pada tahun 1974-kurang dari setahun setelah Presiden Soeharto mengalungkan bintang itu di leher para penerimanya-termasuk Jakob Oetama.
Sekarang pun, sikap kritisnya tidak berubah. Ini tercermin, misalnya, dalam tulisannya di Jakarta Post (4/3/01). Di sana, Rosihan bercerita mengenai pengalaman dan pendapat seorang penulis dan wartawan Belanda, Willem Walraven, tentang pergerakan Indonesia di tahun 1940-an.
Walraven meninggal di kamp konsentrasi Jepang di Jawa Timur pada tahun 1943. Dan Rosihan berkomentar: "Oligarki pribumi". "Tanpa ampun terhadap bangsa sendiri". "Penderitaan yang menyedihkan bagi pekerja biasa". "56 tahun merdeka, 15 bulan dalam pemerintahan Gus Dur. Aku melihat sekeliling republik yang luas ini dan semuanya seperti tiada perubahan."
Di harian Kompas (26/4), dia mengingatkan pers Indonesia tentang kecenderungan penguasa sekarang dan anggota DPR untuk mengekang kebebasan pers seperti di zaman kolonial. Rosihan mengingatkan wartawan supaya tidak banyak menaruh harapan kepada para anggota DPR dan elite politik kini yang digambarkannya sebagai golddiggers, pemburu harta. Dia berseru kepada masyarakat pers agar mereka "merapatkan barisan untuk siap siaga terhadap datangnya malapetaka pemasungan atas diri mereka."
Sikap kerasnya itu merupakan reaksi terhadap golddiggers yang berusaha memasung pers dengan mengajukan rancangan undang-undang tentang Rahasia Negara dan RUU tentang Penyiaran yang lebih banyak berisi larangan ketimbang mengembalikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Ketika memperingati "Hari Kemerdekaan Pers Dunia" (Kompas, 7/5/97), Rosihan mengingatkan, ada suatu masa di zaman Revolusi pers Indonesia menikmati kebebasan, yakni sewaktu Perdana Menteri Mohammad Hatta membiarkan pers mengkritiknya dan koran-koran oposisi mengecamnya. "...Warisan sejarah itu jangan dilupakan," katanya. Pesan ini baik juga diingat oleh golddiggers yang ingin mengembalikan pers Indonesia ke zaman kolonial.
Sebagai reporter Asia Raya sejak 1943, redaktur harian Merdeka, pendiri dan pemimpin redaksi majalah Siasat sebelum mendirikan harian Pedoman, Rosihan banyak menulis tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada edisi pertama harian Merdeka 1 Oktober 1945, Rosihan menulis sajak yang pesan-pesannya amat kiri, berjudul, “Kini Abad Rakyat Merdeka.” Sebagian dari sajak itu berbunyi:"... Kami putra abad sekarang/Gairah berjuang terus-menerus/Mewujudkan cita semboyan kudus:/SAMA RASA, SAMA RATA/Tiada lagi bangsa terjajah/Mereka semua berdaulat sendiri/Buat jaminan damai abadi."
Ensiklopedi berjalanLahir di Kubang Nan Dua, Sumatera Barat, 10 Mei 1922, Rosihan belajar di sekolah rakyat (HIS) dan SMP (MULO) di Padang. Dia melanjutkan pendidikannya di AMS di Yogyakarta. Dari sana Rosihan mengikuti berbagai workshop di dalam dan di luar negeri, termasuk di Yale University dan School of Journalism di Columbia University, New York, Amerika Serikat. Ayahnya adalah Asisten Demang Anwar, gelar Maharaja Sutan di Sumatera Barat.
Memulai karier jurnalistiknya sejak berumur 20-an, sedikitnya Rosihan sudah menulis 21 judul buku dan mungkin ratusan artikel di hampir semua koran dan majalah utama di negeri ini dan di beberapa penerbitan asing. Dia juga bermain dalam beberapa film Indonesia sejak tahun 1950, bahkan dia salah satu pendiri Perusahaan Film Nasional (Perfini) pada tahun 1950 bersama (alm) Usmar Ismail dan tetap menjadi kritikus film sampai sekarang.
Rosihan adalah bagian dari sejarah Indonesia. Dia seolah ensiklopedia Indonesia berjalan. Karena itu pula Masyarakat Sejarah Indonesia mengangkatnya menjadi salah seorang anggota kehormatannya.
Dalam pengantarnya pada buku H Rosihan Anwar: Wartawan Dengan Aneka Citra, Jakob Oetama, Pemimpin Redaksi harian Kompas, menggambarkan Rosihan sebagai "...wartawan sejati, bukanlah man of power melainkan man of conscience and of culture, lebih cenderung kepada suara hati dan kebudayaan (baca: kemanusiaan) daripada kekuasaan."
Sakit hati Rosihan pada Pemerintah Orde Baru, yang tetap menolak Pedoman terbit kembali meski Menteri Penerangan Mashuri sudah memintakannya kepada Presiden Soeharto. Itu tercermin pada penolakannya menjadi duta besar dan berkuasa penuh untuk Vietnam. Rosihan menolaknya secara halus dengan alasan dia tidak bisa meninggalkan anak-anaknya yang masih duduk di sekolah menengah.
Banyak peninjau politik melihat keputusan Rosihan saat itu sebagai tindakan terlalu berani untuk menolak penugasan terhormat dari seorang "Raja Jawa" (baca: Presiden Soeharto). Tetapi, itulah Haji Waang-julukan banyak orang terhadap Rosihan, yang mereka ambil dari nama tokoh lugu dan polos dalam tajuk-tajuk rencana Pedoman setiap Jum'at. Rosihan memang tidak membentak atau menghardik orang, tetapi sentilannya (baca: arogansinya) dalam menghujam di hati, lama mendengung di kuping.
Rosihan juga seorang pendidik, fair, dan selalu memberi kesempatan kepada stafnya untuk maju. Keterampilannya menulis menjadikan Rosihan kolumnis yang mungkin terbaik di Indonesia saat ini. Dia bercerita sebagai seorang storyteller dan menunjukkan authenticity artikelnya dengan menampilkan diri dalam tulisannya, menjadi saksi sejarah, sehingga pembaca hanyut dalam arus ceritanya.
Bila menulis obituary, Rosihan bercerita tentang the life and work orang bersangkutan dan tempatnya dalam sejarah negeri ini sehingga pembaca bisa meneteskan air mata. Selalu ada warna dalam ceritanya, tetapi tanpa flowery words dan tak ada lubang dalam tulisannya.
Penampilan fisik H Rosihan Anwar, yang hari ini berumur 80 tahun, rasanya tidak berbeda dengan penampilannya pada 1968. Bahkan, Rosihan tampak lebih rapi karena dia tidak lagi mengenakan ciri khasnya yang dulu: saputangan di tengkuk untuk melindungi kerah baju dari keringatnya.
Namun, betapapun penampilan dan arogansinya, Rosihan adalah panutan para wartawan dalam menghadapi orang-orang yang dia sebut golddiggers.

Sumber : tokohindonesia.com

Read More..

Rosihan Anwar : Symbol Kebebasan Berpikir

Dia wartawan, penulis, pendidik, seniman dan sejarawan sepanjang hidup. Sosok yang layak disenut sebagai simbol kebebasan berpikir. Rezim Orde Baru dan Lama menyimpan rasa love-hate terhadapnya. Karena dia selalu mengikuti insting jurnalistiknya, menyuarakan isi hatinya, mengungkapkan kebenaran, ketidakadilan. Tak satu gembok pun bisa mengunci kebebasan berpikirnya.
Banyak yang pernah berhubungan dengan Rosihan atau mengenalnya dari jauh, menganggapnya sebagai pribadi yang arogan. Ada pula yang menggambarkan Rosihan sebagai tokoh yang punya karisma kuat, disayang, tetapi dibenci. Tetapi, sebagian terbesar dari 60 tahun lebih karier jurnalistiknya penuh ambivalensi dalam hubungannya dengan dua rezim pertama negeri ini.
Begitu Abdullah Alamudi, Wartawan senior, instruktur pada Lembaga Pers Dr Soetomo, Jakarta, menggambarkan sosok Rosihan dalam kolomnya di Kompas (10/5). Berikut penuturan Abdullah perihal profil Rosihan:
Rezim Orde Baru dan Lama tampak menyimpan rasa love-hate terhadap Rosihan. Sebagian besar karena dia selalu mengikuti insting jurnalistiknya, menyuarakan isi hatinya, mengungkapkan kebenaran, ketidakadilan, yang tidak satu gembok pun bisa mengunci kebebasan berpikirnya. Seperti kata Virginia Woolf itu.
Ketika Jenderal Spoor dan pasukannya melancarkan aksi polisionil Belanda pertama, Juli 1947, mereka menyekap Rosihan di penjara Bukitduri, Jakarta Selatan. Lalu, Presiden Soekarno menutup korannya, Pedoman, pada tahun 1961. Pemerintah Orde Baru menghargai pengabdian tiada henti Rosihan sebagai wartawan sejak sebelum Revolusi Indonesia dengan menganugerahinya Bintang Mahaputra III, tetapi mereka menutup Pedoman pada tahun 1974-kurang dari setahun setelah Presiden Soeharto mengalungkan bintang itu di leher para penerimanya-termasuk Jakob Oetama.
Sekarang pun, sikap kritisnya tidak berubah. Ini tercermin, misalnya, dalam tulisannya di Jakarta Post (4/3/01). Di sana, Rosihan bercerita mengenai pengalaman dan pendapat seorang penulis dan wartawan Belanda, Willem Walraven, tentang pergerakan Indonesia di tahun 1940-an.
Walraven meninggal di kamp konsentrasi Jepang di Jawa Timur pada tahun 1943. Dan Rosihan berkomentar: "Oligarki pribumi". "Tanpa ampun terhadap bangsa sendiri". "Penderitaan yang menyedihkan bagi pekerja biasa". "56 tahun merdeka, 15 bulan dalam pemerintahan Gus Dur. Aku melihat sekeliling republik yang luas ini dan semuanya seperti tiada perubahan."
Di harian Kompas (26/4), dia mengingatkan pers Indonesia tentang kecenderungan penguasa sekarang dan anggota DPR untuk mengekang kebebasan pers seperti di zaman kolonial. Rosihan mengingatkan wartawan supaya tidak banyak menaruh harapan kepada para anggota DPR dan elite politik kini yang digambarkannya sebagai golddiggers, pemburu harta. Dia berseru kepada masyarakat pers agar mereka "merapatkan barisan untuk siap siaga terhadap datangnya malapetaka pemasungan atas diri mereka."
Sikap kerasnya itu merupakan reaksi terhadap golddiggers yang berusaha memasung pers dengan mengajukan rancangan undang-undang tentang Rahasia Negara dan RUU tentang Penyiaran yang lebih banyak berisi larangan ketimbang mengembalikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Ketika memperingati "Hari Kemerdekaan Pers Dunia" (Kompas, 7/5/97), Rosihan mengingatkan, ada suatu masa di zaman Revolusi pers Indonesia menikmati kebebasan, yakni sewaktu Perdana Menteri Mohammad Hatta membiarkan pers mengkritiknya dan koran-koran oposisi mengecamnya. "...Warisan sejarah itu jangan dilupakan," katanya. Pesan ini baik juga diingat oleh golddiggers yang ingin mengembalikan pers Indonesia ke zaman kolonial.
Sebagai reporter Asia Raya sejak 1943, redaktur harian Merdeka, pendiri dan pemimpin redaksi majalah Siasat sebelum mendirikan harian Pedoman, Rosihan banyak menulis tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada edisi pertama harian Merdeka 1 Oktober 1945, Rosihan menulis sajak yang pesan-pesannya amat kiri, berjudul, “Kini Abad Rakyat Merdeka.” Sebagian dari sajak itu berbunyi:"... Kami putra abad sekarang/Gairah berjuang terus-menerus/Mewujudkan cita semboyan kudus:/SAMA RASA, SAMA RATA/Tiada lagi bangsa terjajah/Mereka semua berdaulat sendiri/Buat jaminan damai abadi."
Ensiklopedi berjalanLahir di Kubang Nan Dua, Sumatera Barat, 10 Mei 1922, Rosihan belajar di sekolah rakyat (HIS) dan SMP (MULO) di Padang. Dia melanjutkan pendidikannya di AMS di Yogyakarta. Dari sana Rosihan mengikuti berbagai workshop di dalam dan di luar negeri, termasuk di Yale University dan School of Journalism di Columbia University, New York, Amerika Serikat. Ayahnya adalah Asisten Demang Anwar, gelar Maharaja Sutan di Sumatera Barat.
Memulai karier jurnalistiknya sejak berumur 20-an, sedikitnya Rosihan sudah menulis 21 judul buku dan mungkin ratusan artikel di hampir semua koran dan majalah utama di negeri ini dan di beberapa penerbitan asing. Dia juga bermain dalam beberapa film Indonesia sejak tahun 1950, bahkan dia salah satu pendiri Perusahaan Film Nasional (Perfini) pada tahun 1950 bersama (alm) Usmar Ismail dan tetap menjadi kritikus film sampai sekarang.
Rosihan adalah bagian dari sejarah Indonesia. Dia seolah ensiklopedia Indonesia berjalan. Karena itu pula Masyarakat Sejarah Indonesia mengangkatnya menjadi salah seorang anggota kehormatannya.
Dalam pengantarnya pada buku H Rosihan Anwar: Wartawan Dengan Aneka Citra, Jakob Oetama, Pemimpin Redaksi harian Kompas, menggambarkan Rosihan sebagai "...wartawan sejati, bukanlah man of power melainkan man of conscience and of culture, lebih cenderung kepada suara hati dan kebudayaan (baca: kemanusiaan) daripada kekuasaan."
Sakit hati Rosihan pada Pemerintah Orde Baru, yang tetap menolak Pedoman terbit kembali meski Menteri Penerangan Mashuri sudah memintakannya kepada Presiden Soeharto. Itu tercermin pada penolakannya menjadi duta besar dan berkuasa penuh untuk Vietnam. Rosihan menolaknya secara halus dengan alasan dia tidak bisa meninggalkan anak-anaknya yang masih duduk di sekolah menengah.
Banyak peninjau politik melihat keputusan Rosihan saat itu sebagai tindakan terlalu berani untuk menolak penugasan terhormat dari seorang "Raja Jawa" (baca: Presiden Soeharto). Tetapi, itulah Haji Waang-julukan banyak orang terhadap Rosihan, yang mereka ambil dari nama tokoh lugu dan polos dalam tajuk-tajuk rencana Pedoman setiap Jum'at. Rosihan memang tidak membentak atau menghardik orang, tetapi sentilannya (baca: arogansinya) dalam menghujam di hati, lama mendengung di kuping.
Rosihan juga seorang pendidik, fair, dan selalu memberi kesempatan kepada stafnya untuk maju. Keterampilannya menulis menjadikan Rosihan kolumnis yang mungkin terbaik di Indonesia saat ini. Dia bercerita sebagai seorang storyteller dan menunjukkan authenticity artikelnya dengan menampilkan diri dalam tulisannya, menjadi saksi sejarah, sehingga pembaca hanyut dalam arus ceritanya.
Bila menulis obituary, Rosihan bercerita tentang the life and work orang bersangkutan dan tempatnya dalam sejarah negeri ini sehingga pembaca bisa meneteskan air mata. Selalu ada warna dalam ceritanya, tetapi tanpa flowery words dan tak ada lubang dalam tulisannya.
Penampilan fisik H Rosihan Anwar, yang hari ini berumur 80 tahun, rasanya tidak berbeda dengan penampilannya pada 1968. Bahkan, Rosihan tampak lebih rapi karena dia tidak lagi mengenakan ciri khasnya yang dulu: saputangan di tengkuk untuk melindungi kerah baju dari keringatnya.
Namun, betapapun penampilan dan arogansinya, Rosihan adalah panutan para wartawan dalam menghadapi orang-orang yang dia sebut golddiggers.
Sumber : tokohindonesia.com

Read More..

Pahlawan Nasional Republik Indonesia KH Noer Ali

Gerilyawan Handal, Revolusioser Karismatik, Tokoh Spiritual, Pejuang Pendidikan, Republiken Tulen, Anggota Konstituante dari Partai Masyumi, Politisi di Era Demokrasi Liberal, Pelopor Kealahiran MUI Pusat, Ideolog Resmi Warga Betawi, Pemersatu Dalam Semua Bidang, Toleran, Rendah Hati, Tegas, Ahli Ibadah, dan Istiqomah (Konasisten).
"Bukan orang Bekasi namanya kalau dia tidak kenal KH. Noer Ali". ya itu adalah ungkapan yang sering saya dengar dari para orang tua dulu. Sosok beliau sangat terkenal dimata orang bekasi karena ia menjadi ikon kebanggaan masyarakat betawi (khususnya di Karawang-Bekasi) pada masa revolusi. Beliau terkenal dengan sebutan "Singa Karawang Bekasi" atau ada juga yang menyebutnya "si Belut Putih".
Saya memang tidak banyak tau tentang sejarah beliau. Saya hanya dapat kisahnya dari para orang tua. Beliau adalah seorang ulama dan pemimpin pada zaman revolusi.
Kembali ke KH. Noer Ali, selain berjuang melawan penjajah beliau juga memiliki pesantren At- Taqwa yang berpusat di Kampung Ujung Harapan (dulu bernama Ujung malang) . Kini pesantren tersebut sudah memiliki lebih dari 50 Cabang. Dan saya adalah orang yang termasuk salah satu santri dicabangnya (At- Taqwa VIII). Cerita perjuangan beliau begitu banyak yang saya dapatkan baik dari para orang tua maupun guru (ceritanya seperti film-film kolosal ^_^). Ia selalu bisa lolos/menghilang ketika ditangkap belanda (mungkin karena itu kali ya dia berjuluk si belut putih), meriam-meriam belanda yang tidak bisa meledak, murid-muridnya yang kebal peluru karena amalan wirid dan ratibnya, dll. Beliau juga sangat terkenal di mata masyarakat non muslim karena sikap tolerannya, hal itu dibuktikan ketika beliau sangat melindungi masyarakat tiong hoa yang non Muslim dari penjajah Belanda.
Alhamdulillah pada 9 November 2006 akhirnya ia diangkat menjadi pahlawan Nasional, pemerintah RI menganugerahi gelar Pahlawan Nasional dan Tanda Kehormatan Bintang Maha Putra Adipradana.

"Singa Karawang-Bekasi"
Sebagaimana biografi yang ditulis Ali Anwar, Noer Ali lahir tahun 1914 di Kp. Ujungmalang (sekarang menjadi Ujungharapan),Kewedanaan Bekasi, Kabupaten Meester Cornelis, Keresidenan Batavia. Ayahnya bernama H. Anwar bin Layu, seorang petani dan ibunya bernama Hj. Maimunah binti Tarbin.
Meskipun ayahnya hanya sebagai petani, namun karena kemauan keras untuk menuntut ilmu, Noer Ali pergi ke Mekah dengan meminjam uang dari majikan ayahnya yang harus dibayar dicicil selama bertahun-tahun. Selama enam tahun (1934-1940) Noer Ali belajar di Mekah.
Saat di Mekah, semangat kebangsaannya tumbuh ketika ia merasa dihina oleh pelajar asing yang mencibir: "Mengapa Belanda yang negaranya kecil bisa menjajah Indonesia. Harusnya Belanda bisa diusir dengan gampang kalau ada kemauan!". Noer Ali pun "marah" dan menghimpun para pelajar Indonesia khususnya dari Betawi untuk memikirkan nasib bangsanya yang dijajah. Ia diangkat teman-temannya menjadi Ketua Perhimpunan Pelajar Betawi di Mekah (1937).
Sekembalinya ke tanah air, Noer Ali mendirikan pesantren di Ujungmalang. Ketika Indonesia merdeka, ia terpilih sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Cabang Babelan. Tanggal 19 September 1945 ketika diselenggarakan Rapat Raksasa di Lapang Ikada Jakarta, Noer Ali mengerahkan massa untuk hadir. Dalam mempertahankan kemerdekaan, ia menjadi Ketua Lasykar Rakyat Bekasi, selanjutnya menjadi Komandan Batalyon III Hisbullah Bekasi. Bung Tomo saat itu dalam pidato-pidatonya dalam Radio Pemberontak menyebutnya sebagai Kiai Haji Noer Ali sehingga selanjutnya ia dikenal sebagai K.H. Noer Ali.
Peranan pentingnya muncul ketika terjadi Agresi Militer Juli 1947. K.H. Noer Ali menghadap Jenderal Oerip Soemohardjo di Yogyakarta. Ia diperintahkan untuk bergerilya di Jawa Barat dengan tidak menggunakan nama TNI. K.H. Noer Ali pun kembali ke Jawa Barat jalan kaki dan mendirikan serta menjadi Komandan Markas Pusat Hisbullah-Sabilillah (MPHS) Jakarta Raya di Karawang. Saat itu, Belanda menganggap tentara Republik sudah tidak ada. Noer Ali meminta rakyat Rawagede untuk memasang ribuan bendera kecil-kecil dari kertas minyak ditempel di pepohonan. Tentara Belanda (NICA) melihat bendera-bendera itu terkejut karena ternyata RI masih eksis di wilayah kekuasaannya. Belanda mengira hal itu dilakukan pasukan TNI di bawah Komandan Lukas Kustaryo yang memang bergerilya di sana. Maka pasukan Lukas diburu dan karena tidak berhasil menemukan pasukan itu, Belanda mengumpulkan rakyat Rawagede sekitar 400 orang dan kemudian dibunuh. Peristiwa ini membangkitkan semangat rakyat sehingga banyak yang kemudian bergabung dengan MPHS.
Kekuatan pasukan MPHS sekitar 600 orang, malang melintang antara Karawang dan Bekasi, berpindah dari satu kampung ke kampung lain, menyerang pos-pos Belanda secara gerilya. Di situlah K.H. Noer Ali digelari "Singa Karawang-Bekasi". Ada juga yang menyebutnya sebagai "Belut Putih" karena sulit ditangkap musuh. Sebagai kiai yang memiliki karomah, Noer Ali menggunakan tarekat untuk memperkuat mental anak buahnya. Ada wirid-wirid yang harus diamalkan, namun kadang-kadang anak buahnya ini tidak taat. Tahun 1948 Residen Jakarta Raya mengangkat K.H. Noer Ali sebagai Koordinator Kabupaten Jatinegara.
Ketika terjadi Perjanjian Renville, semua pasukan Republik harus hijrah ke Yogyakarta atau ke Banten. Ia hijrah ke Banten melalui Leuwiliang, Bogor. Di Banten, MPHS diresmikan menjadi satu baltalyon TNI diPandeglang. Saat akan dilantik, tiba-tiba Belanda menyerbu. Noer Ali pun bersama pasukannya bertempur di Banten Utara sampai terjadinya Perjanjian Roem-Royen. Dalam Konferensi Meja Bundar yang mengakhiri Perang Kemerdekaan 1946-1949, Noer Ali diminta oleh Mohammad Natsir membantu delegasi Indonesia. Selain itu, ia pun masuk ke luar hutan untuk melakukan kontak-kontak dengan pasukan yang masih bertahan. Ketika pengakuan kedaulatan ditandatangani Belanda, MPHS pun dibubarkan. Jasa-jasanya selama masa perang kemerdekaan dihargai orang termasuk oleh A.H. Nasution, yang menjadi Komandan Divisi Siliwangi waktu itu. Kemudian dimulailah perjuangan K.H. Noer Ali dalam mengisi kemerdekaan melalui pendidikan maupun melalui jalur politik.
Prof. Dr. Nina H. Lubis, M.S. adalah Guru Besar Ilmu Sejarah Fak. Sastra Unpad, Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Penelitian Unpad, Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat menyebut, pemikiran Noer Ali untuk memajukan pendidikan di negeri ini, sebenarnya sudah dimulai sejak ia mendirikan pesantren sepulang dari Mekah. Setelah merdeka, peluang lebih terbuka. Tahun 1949, ia mendirikan Lembaga Pendidikan Islam di Jakarta. Selanjutnya
Januari 1950 mendirikan Madrasah Diniyah di Ujungmalang dan selanjutnya mendirikan Sekolah Rakyat Indonesia (SRI) di berbagai tempat di Bekasi, kemudian juga di tempat lain, hingga ke luar Jawa.
Di lapangan politik, peran Noer Ali memang menonjol. Saat Negara RIS kembali ke negara kesatuan, ia menjadi Ketua Panitia Amanat Rakyat Bekasi untuk bergabung ke dalam NKRI. Tahun 1950, Noer Ali diangkat sebagai Ketua Masyumi Cabang Jatinegara.
Tahun 1956, ia diangkat menjadi anggota Dewan Konstituante dan tahun 1957 menjadi anggota Pimpinan Harian/Majelis Syuro Masyumi Pusat. Tahun 1958 menjadi Ketua Tim Perumus Konferensi Alim Ulama-Umaro se-Jawa Barat di Lembang Bandung, yang kemudian melahirkan Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat.
Tahun 1971-1975 menjadi Ketua MUI Jawa Barat. Di samping itu, sejak 1972 menjadi Ketua Umum Badan Kerja Sama Pondok Pesantren (BKSPP) Jawa Barat. Dalam perkembangan selanjutnya, ia bersikap sebagai pendamai, tidak pro satu aliran. Dengan para kiai Muhammadiyah, NU, maupun Persis, ia bersikap baik.
Gelar pahlawan nasional sebenarnya bukan tujuan akhir bagi sang syuhada ini. Ia dilahirkan untuk membela manusia yang ’teraniyaya’ dari koloni dan kekeringan spiritual. Meski dirinya seorang ulama, kiyayi, namun pola pikirnya dalam banyak hal kemanusaian cocok untuk masanya. Sebut saja soal pendidikan, pertanian, kemasyarakatan, nasionalesme, manajemen, dan penyumbang ide sekaligus aktor dalam kelahiran wadah ulama secara nasional (Majelis Ulama Indonesia), wakaf, dan lainnya. Itu semua dilakukan dengan bingkai keagamaannya yang sangat kokoh.
Saat ini segudang agenda besar yang telah ditancapkannya belum banyak yang melihat secara detail, kecuali hanya diiedentikkan dengan posisi pahlawan nasional semata. Di luar itu menjadi garapan kita semua atas karya abadi dalam dan untuk bangsa ini yang sangat dicintainya. Ke depan usaha-usaha menginventarisasi karya al-maghfurlah sangat di tunggu untuk menjadi referensi bagi generasi setelahnya yang membangun bangsa ini dalam bingkai agama. Dari berbagai sumber.

Read More..

Sejarah Jakarta
"Sejarah adalah guru dari penghidupan dan pembawa berita dari masa yang lampau" Cicero, Filsuf

Kota Jakarta pada awalnya hanyalah sebuah bandar kecil bernama Sunda Kalapa, terletak di muara Sungai Ciliwung pada sekitar 500 tahun silam। Pada Abad ke-14 wilayah ini masuk dalam bagian kekuasaan dari Kerajaan Pajajaran, yang berfungsi sebagai kota perdagangan, kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan Internasional yang cukup ramai dikunjungan para saudagar dari berbagai mancanegara.


Bangsa Eropa pertama yang datang ke bandar Kalapa pada tahun 1522 berasal dari para pedagang Portugis dalam rangka mengembangkan perdagangannya di Asia Tenggara. Mereka lalu berusaha bekerja sama dengan Kerajaan Padjajaran yang dipimpin Sri Baduga Maharaja. Kala itu, Raja Padjajaran sedang menggalang kekuatan dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk bantuan kekuatan armada dari bangsa Portugis.
Dukungan kekuatan itu, diperlukan untuk mengantisipasi adanya perluasan kekuasaan dari kerajaan-kerajaan yang sedang berkembang di Jawa bagian Timur melakukan ekspansi ke Jawa bagian Barat. Munculnya kekhawatiran Raja seperti itu, memang terbukti. Beberapa tahun kemudian Kerajaan Demak yang terkenal dengan kekuatan agama Islam-nya, melakukan perluasan kekuasaan dan menyebarkan pengaruhnya ke Jawa bagian Barat.
Pemimpin perluasan itu, dipimpinan oleh Falatehan -atau lebih dikenal sebagai Fatahilah, seorang guru agama terkenal dan kharismatik dari Kerajaan Demak, yang memimpin penyerangan, kemudian merebut Banten dan Sunda Kalapa dari tangan Kerajaan Pajajaran --yang ketika itu beribukota di daerah pedalaman, dekat kota Bogor sekarang (Batu Tulis).
Fatahillah kemudian mengubah nama Sunda Kalapa menjadi Jayakarta -yang berarti "Kemenangan Akhir"-- pada 22 Juni 1527. Tanggal inilah yang kini diperingati sebagai hari lahir kota Jakarta. Kekuasaan Fatahillah, kemudian direbut oleh orang-orang Belanda yang tiba di Sunda Kalapa pada tahun 1596.
Tahun 1602, Belanda mendirikan Benteng di Teluk Jakarta oleh Van Raay, seorang pegawai VOC, diberi nama "Batavia". Benteng ini menjadi pusat persekutuan dagang VOC untuk wilayah Hindia Timur. Sejak itulah Belanda memulai penjajahannya di seluruh kepulauan Nusantara.

Dari Gemeente Sampai Jakaruta Tokubetsu Shi
Berdasarkan Ordonansi (Undang-undang) tanggal 18 Maret 1905, Kota Batavia -- pada tanggal 1 April 1905-- ditetapkan sebagai sebuah daerah lokal, yang mempunyai kewenangan mengatur keuangan sendiri, berikut Dewan Daerah yang berdiri sendiri dengan nama: Gemeente Batavia. Ini adalah Gemeente pertama yang dibentuk di Hindia-Belanda. Luasnya ketika itu kurang lebih 125 km per segi, belum termasuk pulau-pulau yang ada di Teluk Batavia (kini Pulau Seribu).
Pada tahun 1908, untuk keperluan menjalankan pemerintahan Pamongpraja, Afdeling Stad en Voorsteden van Batavia dibagi menjadi 2 Distrik, yakni Distrik Batavia dan Weltevreden, serta 6 Onderdistrik (Mangga Besar, Penjaringan, Tanjung Priok, Gambir, Senen, Tanah Abang), yang dikepalai oleh para Wedana dan Assisten-Wedana. Dari 6 Onderdistrik dibagi lagi menjadi 27 buah Wijk, dan masing-masing Wijk dibagi lagi dalam Kampung-kampung.
Sebelumnya, tahun 1904 ada ketentuan baru bahwa untuk "Gemeente" tertentu oleh Gubernur-Jenderal dapat diangkat seorang Ketua Dewan "Gemeente" tersendiri. Ketua Dewan yang diangkat itu memakai sebutan Burgemeester (Walikota). Burgemeester Batavia pertama-yang diangkat oleh Gubernur-Jenderal pada tahun 1916 adalah Mr, G.J. Bisschop (nama Burgermeester Bisshopplein kemudian diabadikan untuk jalan yang sekarang menjadi JI Taman Suropati).
Disamping jabatan Burgemeester, ada pula jabatan "Loco-burgemeester" (Wakil Walikota). Beberapa tokoh bangsa Indonesia yang pernah duduk sebagai anggota Gemeente Batavia, antara lain: Prof. Dr. Sardjito (almarhum), bekas Rektor Universitas Gajah Mada, Prof. Dr. Husein Djajadiningrat (almarhum), Sutan Mohammad (almarhum), Abdulmoeis (almarhum), dan yang paling terkenal adalah Mohammad Husni Thamrin (almarhum).
Husni Thamrin -yang asli putra Betawi-- pernah pula menjabat Loco-burgemeester dari Batavia, merangkap anggota Volksraad Kantor Sekretariat Gemeente Batavia hingga tahun 1912 di Binnen Nieuwpoortstraat (Gedung Balaikota pada masa Pemerintahan V.O.C. Tahun 1913, dan Binnen Nieuwpoortstraat lalu pindah ke Tanah Abang Barat No. 35, dan sejak 1919 hingga kini pindah di Koningsplein Zuid 9, yaitu Balaikota sekarang di Jl Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat).
Pada masa Pemerintahan Hindia-Belanda abad ke-19, Stad (kota) Batavia dengan daerah-daerah sekelilingnya merupakan suatu Karesidenan, yang dipimpin oleh seorang residen. Daerah administratip Karesidenan Batavia ini dibagi pula secara administratip dalam lingkungan-lingkungan yang lebih kecil, yang disebut "afdeling". Sampai permulaan abad ke-20, Karesidenan tersebut terdiri dari lima wilayah, yakni:

1. Afdeling "Stad en Voorsteden van Batavia" (Kota dan pinggiran kota Batavia),
2. Afdeling Meester Cornelis (sekarang Jatinegara),
3. Afdeling Tanggerang,
4. Afdeling Buitenzorg (sekarang Bogor)
5. Afdeling Krawang.

Afdeling "Stad en Voorsteden van Batavia" dikepalai seorang Asisten Residen. Afdeling ini dibagi lagi menjadi 4 distrik, yaitu: Distrik Penjaringan, Pasar Senen, Mangga Besar dan Tanah Abang. Termasuk pula dalam afdeling ini pulau-pulau di Teluk Batavia dan sebelah Utaranya (sekarang Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu).
Pada tahun 1922 keluarlah Undang-undang tentang Pembaharuan Pemerintahan. Berdasarkan Undang-undang ini berturut-turut terbitlah Undang-undang (UU) Propinsi (1924), UU Regentschap (Kabupaten, 1924) dan UU Stadsgemeente (Stadsgemeente Ordonnantie, disingkat: S.G.O., 1926).
Selanjutnya "Gemeente Batavia" ditetapkan menjadi "Stadsgemeente Batavia", yang kemudian menyelenggarakan Pemerintahan Daerahnya menurut ketentuan-ketentuan dalam S.G.O.
S.G.O. menetapkan susunan Pemerintahan suatu Stadsgemeente terdiri dari:
1. Raad (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah),
2. College van Burgemeester en Wethouders (Dewan Pemerintah Daerah),
3. Burgemeester (Walikota);

Jakaruta Tokubetsu Shi
Tanggal 5 Maret 1942 kota Batavia jatuh ke tangan balatentara Jepang. Dan pada tanggal 9 Maret 1942 Pemerintah Hindia-Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Setelah itu, pihak Jepang lalu mengeluarkan Undang-undang No.42 tentang "Perobahan Tata Pemerintahan Daerah". Menurut UU tersebut, Pulau Jawa dibagi dalam satuan-satuan Daerah yang disebut "Syuu" (Karesidenan), "Syuu'" dibagi dalam beberapa "ken" (Kabupaten) dan "Shi" (Stadsgemeente).
Kalau dalam Stadsgemeente hanya merupakan Badan yang mengurus rumah tangganya saja, tanpa melaksanakan urusan Pamongpraja, maka menurut UU Tata Pemerintahan Daerah pada masa pemerintahan Jepang, "'Shi" (Stadsgemeente) mengerjakan segala urusan pemerintahan (pamongpraja) dalam lingkungan daerahnya.
Urusan Pemerintahan (Pamongpraja) di dalam Stadsgemeente' yang diurus oleh Regent (Bupati), Wedana, Assisten-Wedana, Kepala Kampung atau Wijkmeester, sekarang termasuk dalam kekuasaan "Shichoo" (Walikota). Mereka itu menjadi pegawai Shi dan menjalankan urusan Pemerintahan Shi dibawah perintah dan pimpinan "Shichoo".
Selanjutnya menurut Undang-undang tersebut diatas, "Gunseikani' (Kepala Pemerintahan Balatentara Jepang) dapat membentuk "Tokubetsu Shi" (Stadsgemeente luar biasa). Bedanya antara "Tokubetsu Shi" dan "Shi" adalah, bahwa Tokubetsu Shi tidak merupakan Daerah Otonom dibawah Syuu, melainkan langsung dibawah Gunseikan. Dengan demikian, maka kedudukan Pemerintahan kota Jakarta telah meningkat lagi, "Jakaruta Tokubetsu Shi" dipimpin oleh "Tokubetsu Shichoo" dan beberapa orang "Zyoyaku" (Pegawai Tiggi), yang masing-masing diangkat pula oleh Gunseikan.
Sampai berakhirnya pendudukan Jepang dalam tahun 1945, kota Jakarta adalah satu-satunya "Tokubetsu Shi" di Indonesia. Jakaruta Tokubetsu Shichoo yang pertama adalah Tsukamoto, dan yang terakhir adalah Hasegawa.

Menjadi DCI/DKI Jakarta
Ketika bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, yang ditandai dengan upacara pembacaan teks Proklamasi oleh Suwirjo di Pegangsaan Timur (sekarang Jalan Proklamasi) No. 56, istilah "Jakaruta Tokubetsu Shi' diganti dengan "Pemerintahan Nasional Kota Jakarta". Sebagai Walikota pertama yang diangkat oleh Presiden Soekarno pada 29 September 1945 adalah Suwirjo -yang menjadi Ketua Panitia dan pembaca teks Proklamasi tersebut.
Tanggal 21 Nopember 1947, sewaktu Walikota Suwirjo bersama beberapa orang pejabat ditangkap dan kemudian diusir dari kota Jakarta oleh Pemerintah NICA (The Netherlands Indies Civil Affairs), maka untuk sementara kekuasaan Pemerintahan Nasional Kota Jakarta fakum. Baru pada tanggal 27 Desember 1949 Pemerintah Kerajaan Belanda mengakui Kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang berbentuk Federasi dengan sebutan: Republik Indonesia Serikat.
Bagi Stadsgemeente Jakarta tidak ada banyak perubahah. Hanya saja-sesuai dengan ketetapan semula, Majelis Pemerintahan Kota Jakarta dan Badan Pemerintah Harian, pada tanggal 1 Maret 1950 meletakkan jabatannya. Untuk menghindari kekosongan Pemerintahan, pada tanggal 22 Februari 1950 Presiden R.I. memutuskan, bahwa semua kekuasaan dan kewajiban yang menurut Undang-undang seharusnya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Kota dan 'College van Burgemeester en Wethouders" dari "Haminte-Kota Jakarta, untuk sementara waktu diselenggarakan oleh Walikota, yang waktu itu masih dijabat oleh Mr. Sastromuljono.
Hal ini tidak berlangsung lama. Karena pada akhir bulan Pebruari 1950, dengan persetujuan Kementerian Dalam Negeri R.I.S. dibentuklah "Panitia Tujuh", yang terdiri dari tujuh orang tokoh. Yakni Suwirjo sebagai Ketua, dan sebagai anggota masing-masing: Supranoto, Mr. Sudjono, Mr. Jusuf Wibisono, Sjamsudin Saat, Mr. St. Takdir Ali Sjahbana dan B.A. Motik. Panitia ini bertugas untuk dalam waktu singkat membentuk Majelis baru yang didalamnya duduk wakil-wakil dari aliran-aliran politik dan lainnya yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari masyarakat Kota Jakarta pada saat itu.
Tugas Panitia Tujuh berakhir pada tanggal 9 Maret 1950 dengan membentuk:
Pemerintahan Kotapraja Jakarta, yang terdiri dari:
Dewan Perwakilan Kota Sementara.
Badan Pemerintah Harian,
Walikota;
Dewan Perwakilan Rakyat Sementara, yang terdiri dari 25 orang anggota. Walikota menjadi anggota merangkap Ketua. Anggota-anggota diangkat oleh Menteri Dalam Negeri;
B.P .H. terdiri dari Wali kota sebagai anggota merangkap Ketua, dan 4 orang anggota lainnya, yang dipilih dari anggota-anggota D.P.K. Sementara;

Oleh karena diharapkan bahwa pemilihan umum akan dapat segera diadakan, maka D.P. K. Sementara dan B.P.H. tersebut, hanya diberi masa kerja 3 bulan saja, tetapi seiambat-lambatnya pada tanggal 1 Juli 1950 harus sudah meletakkan jabatannya.
Keputusan Panitia Tujuh tersebut diatas disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I.S. tanggal16 Maret 1950 No. B.J.3/4/13, terhitung mulai tanggal15 Maret 1950.
Yang diangkat untuk pertama kali sebagai anggota B.P.H. adalah Supranoto, Sardjono, Tabrani dan De Quelju. Dan pada tanggal 23 Maret 1950 Suwirjo diangkat oleh Presiden R.I.S. sebagai Walikota Jakarta lagi. Mr. Sastromuljono mengadakan timbang-terima kepada Suwirjo pada tanggal 30 Maret 1950. Disusul dengan penyerahan kekuasaan Pemerintahan pada tanggal 31 Maret 1950 dari Gubernur Distrik Federal (Gubernur Batavia en Ommelanden) kepada Walikota Suwirjo, lingkungan wilayah Kotapraja ditambah dengan beberapa wilayah baru, yaitu:

Pulau Seribu
Onderdistrik Cengkareng, .
Sebagian dari Distrik Kebayoran (Onderdistrik Kebonjeruk, Kebayoran ilir dan Kebayoran Udik), dan
Sebagian dari Distrik Bekasi (Onderdistrik Pulogadung dan sebagian dari Onderdistrik Cilincing).

Apabila kota lainnya, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sebagian disebut "Kota Besar" dan lainnya "Kota Kecil", maka Kota Jakarta adalah satu-satunya yang dengan resmi disebut: "Kotapraja". Wilayahnya waktu itu terdiri dari: 6 Kawedanan, 20 Kecamatan dan 136 Kelurahan.
Untuk menunjang pengelolaan manajemen pemerintah kota Jakarta yang semakin kompleks dan luas, tahun 1955, walikota Sudiro membagi kota Jakarta menjadi tiga wilayah kabupaten administratif. Yakni Jakarta Utara, Jakarta Tengah dan Jakarta Selatan. Masing-masing wilayah dipimpin Wedana Senior dengan pangkat Patih.

Setara Menteri
Setelah bertahun-tahun menjadi ibukota negara, baru tahun 1964 -melalui UU No 10/1964, status Jakarta menjadi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya (saat itu disebut Daerah Chusus Ibukota/DCI Djakarta Raja).
Dengan alasan agar gerak Gubernur DKI Jakarta semakin dinamis, maka keluar lagi Penetapan Presiden tanggal 14 Juli 1965 No 15/1965 yang menyatakan -kedudukan Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta disetarakan dengan Menteri.
Sementara itu tahun 1964, Gubernur DKI Jakarta Soemarno sempat melepaskan jabatannya dan digantikan oleh Gubernur Henk Ngantung. Namun, berdasarkan Keppres No.289/1965 yang dikeluarkan 14 Juli 1965, Soemarno diangkat kembali Menteri/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta merangkap sebagai Menteri Dalam Negeri.
Dalam rangka dekonsentrasi, melalui Lembar Daerah No.4 tahun 1966, wilayah DKI Jakarta dibagi menjadi lima wilayah Kota Administratif, Yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Wilayah kota adminsitratif tersebut dipimpin oleh seorang Walikota. Namun batas wewenang dan tanggungjawabnya hanya meliputi teknis administratif, taktis operasional dan koordinasi teritorial. Kini, lima wilayah di DKI tersebut telah meningkat menjadi Kotamadya yang masing-masing dipimpin seorang walikota.

Foto :

Foto lukisan pelabuhan Sunda Kelapa/Batavia (landscape pelabuhan dengan latar belakang Stad Batavia (kota Jakarta Tempo Doeloe)
Foto museum Fatahila
Foto Balaikota DKI Jakarta
Foto DPR tahun 1950-an
Foto Bung Karno dan walikota Sumarno di Gedung Pola
Foto Pembangunan dan peresmian Bundaran HI
Foto jalan raya di Jakarta jaman 1960an
Foto lalulintas (trem, truk dll) di Jakarta
Foto Jalan Thamrin tempo doeloe
Foto kegiatan para mantan Gubernur DKI Jakarta dengan Presiden Soekarno
Dll (foto-foto tempo doeloe yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan DKI Jakarta).


Pointers :

Sejarah Jakarta

Abad ke-14 bernama Sunda Kelapa sebagai pelabuhan Kerajaan Pajajaran.
22 Juni 1527 oleh Fatahilah, diganti nama menjadi Jayakarta (tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari j adi kota Jakarta keputusan DPR kota sementara No. 6/D/K/1956).
4 Maret 1621 oleh Belanda untuk pertama kali bentuk pemerintah kota bernama Stad Batavia.
1 April 1905 berubah nama menjadi Gemeente Batavia.
8 Januari 1935 berubah nama menjadi Stad Gemeente Batavia.
8 Agustus 1942 oleh Jepang diubah namanya menjadi Jakaruta Toko Betsu Shi.
September 1945 pemerintah kota Jakarta diberi nama Pemerintah Nasional Kota Jakarta.
20 Februari 1950 dalam masa Pemerintahan Pre Federal berubah nama menjadi Stad


Gemeente Batavia.

24 Maret 1950 diganti menjadi Kota Praja Jakarta.
18 Januari 1958 kedudukan Jakarta sebagai Daerah swatantra dinamakan Kota Praja Jakartaa Raya.
Tahun 1961 dengan PP No. 2 tahun 1961 jo UU No. 2 PNPS 1961 dibentuk Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.
31 Agustus 1964 dengan UU No. 10 tahun 1964 dinyatakan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta.


Tulisan II Jakarta Tempo Doloe :



"Queen of The East" & Weltevreden
Pada pertengahan Abad ke-18, ketika masih bernama Batavia, Jakarta sudah terkenal di dunia sebagai salah satu kota pantai yang menjadi pusat perdagangan di Timur Jauh. Tak mengherankan, ketika itu Jakarta dijuluki sebagai "Queen of The East".
Pemerintahan Hindia Belanda sangat mengandalkan Jakarta --sebagai pelabuhan dan pusat perdagangan-di Timur Jauh. Apalagi ketika tahun 1886 dibangun pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan modern. Ini, membuat peran Jakarta semakin penting dan diperhitungkan, sekaligus menjadi pengimbang dalam perdagangan dunia yang kian dinamis, setelah pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869.
Sebagai kota yang penting dan diperhitungkan di dunia, pembangunan dan pengembangan Batavia ketika itu tidak lagi hanya sebagai kota dagang dan persinggahan. Tetapi ditujukan menjadi daerah koloni yang nyaman, sesuai selera orang Eropa. Karena itu, pemerintahan Hindia Belanda memindahkan pusat pemerintahan dari Oud Batavia (kota lama) ke Weltevreden, dengan membangun kota baru. Berbagai gaya arsitektur bangunan Eropa yang telah diadaptasikan dengan iklim tropis, dimasukkan dalam penataan dan pelaksanaan kota.
Sarana dan prasarana pun di bangun dalam skala sebuah kota besar. Tahun 1873, dibangun jaringan transportasi darat, seperti jalan raya, jalur kereta api dari Batavia (Jakarta) sampai Buitenzorg (kini Bogor). Dilanjutkan dengan pembangunan jaringan-jaringan rel kereta pai ke berbagai kota. Di dalam kota dibangun pula jaringan trem uap.
Di pusat pemerintahan Weltevreden, dibangun istana Waterlooplein yang kemudian berfungsi sebagai kantor pemerintah, gedung pengadilan Hoogeerechtshof, gereja Katholik Kathedral, gereja Protestan Willemskerk, sekolah-sekolah, gedung kesenian Schowburg, asrama militer dan rumah sakit.
Sejak itu minat orang-orang Eropa ke Batavia kian tinggi. Berdasarkan data Gemeente Register, pada tahun 1924 penduduk Eropa di Batavia berjumlah 27.960 orang. Jumlah ini meningkat menjadi 28.848 orang pada tahun 1925. Dan pada (sensus) 21 Oktober 1926, jumlah bangsa Eropa di Batavia naik menjadi 29.126 jiwa. Sedangkan penduduk Tionghoa mencapai 40 ribu jiwa, Arab 13 ribu jiwa, dan yang terbanyak adalah penduduk asli Indonesia (bumiputra), mencapai 228.000 jiwa.
Ketika itu, luas Gemeente Batavia hanya 125 km persegi, tidak termasuk Kepulauan Seribu. Namun, sejak tahun 1917, sejalan dengan perkembangan kota, Gemeente Batavia diperluas. Tahun 1936, ketika Meester Cornelis (sekarang Jatinegara) digabungkan, luas Stadsgemeente Batavia bertambah menjadi 182 km persegi.

Kawasan Menteng.
Strategi planologi yang berkembang di Eropa sangat berpengaruh pada strategi pembangunan dan perencanaan Batavia. Pada awal Abad 20, di Eropa sedang populer penataan kota taman (Garden City) dan Ir Thomas Kaarsten adalah salah seorang planolog taman saat itu. Tak heran di Batavia pun muncul peraturan untuk membangun taman-taman kota. Sejak itu, bermunculanlah taman-taman kota. Dan Batavia semakin cantik dengan adanya Wilhelminapark (kini kompleks Masjid Istiqlal), Frombergspark (kini Taman Chairil Anwar), Decapark (taman di depan Istana Merdeka), serta Burgermeester Bisschopplein (kini Taman Surapati).
Pengaruh tersebut (penataan kota taman) terlihat saat mengembangkan Menteng. Kawasan yang diambil dari van Muntinghe, pemilik awal lahan di Menteng itu, dibangun menjadi kawasan prestisius. Bahkan proyek ini dikuatkan oleh peraturan BBV 1919. Dibentuk pula badan Bowploeg, sebagai pengarah pembangunan. Pola penataan ruang kota disesuaikan dengan syarat kota modern. Jalan utama Nassau Boulevard (kini Jalan Imam Bonjol) dan Oranye Boulevard (kini Jalan Diponegoro) merupakan arteri, dengan titik pertemuan di Bisschoplein (Taman Surapati) dengan van Heuzt Boulevard.
Untuk membangun vila-vila, sengaja diundang arsitek-arsitek Eropa. Di sinilah awal berkembangnya seni arsitektur Indotropis.
Menteng yang dulunya terdiri dari Niew Gondangdia dan Menteng, merupakan salah satu contoh perancangan kota modern pertama di Indonesia. Menteng dibangun oleh developer swasta NV de Bouwploeg yang dipimpin arsitek PJS Moojen yang tampaknya juga merencanakan tata letak dasar keseluruhan kawasan tersebut.
Sistem Zoning. Strategi peruntukkan lahan kota di Batavia dulu, mengadaptasi Sistem Zoning yang telah dikembangkan di kota-kota Eropa. Tetapi sebenarnya sejak tahun 1930 metoda peruntukkan lahan kota telah diperkenalkan. Misalnya di Utara, Oud Batavia (kota tua) dipertahankan sebagai kawasan perdagangan. Di tengah, yaitu Noordwijk (kini Jalan Juanda), Rijswijk (kini Jalan Veteran), sampai Pasar Baru dijadikan sebagai kawasan campuran antara pertokoan, perkantoran, arena hiburan dan hotel-hotel. Di Selatan, yakni Koningsplein (kini kawasan Monas) sebagai perkantoran dan pemukiman. Setelah abad ke-20 Koningsplein berkembang sebagai pusat pemerintahan.
Pada tahun 1818, Daendels-lah yang pertama kali membuka lapangan seluas 1 x 0,85 km ini sebagai tempat latihan militer. Peningkatan peran kawasan ini (sekarang Monas), diawali ketika istana Waterloplein (kini Gedung Departemen Keuangan di Lapangan Banteng) ditetapkan sebagai kantor pemerintahan. Sehingga Gubernur Jendral berdiam di Di Rijswijk (kini Istana Merdeka). Tempat itu kemudian dibangun menjadi istana dengan dua wajah. Yakni menghadap Rijswijk (kini Istana Merdeka) dan menghadap ke Koningsplein (kini Istana Negara).
Di sekeliling Koningsplein berdiri pula rumah-rumah mewah kediaman para pembesar pemerintahan Hindia Belanda, disusul bangunan penting, seperti Museum (kini Museum Gajah), kantor Gemeenteraad, Rechtshoogeschool atau Sekoilah Tinggi Hukum (kini Kantor Hankam), kantor Pelayaran Nederland & Rotterdamsche Indische Radio Omroep Maatschappij atau disingkat NIROM (kini RRI), kantor perusahaan minyak Koloniale Petroleum Verkoop Maatschappij (KPM), Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM).

Gedung-gedung Bersejarah di Jakarta (berupa parade foto)
Foto :
Pasar Senen Tempo Doeloe dan sekarang
Pasar Tanah Abang Tempo Doloe dan sekarang
Lapangan Monas Tempo Doeloe dan sekarang
Istana Merdeka Tempoe Doeloe dan sekarang
Markas KKO dan bangunan bersejarah lainnya yang berkaitan dengan tulisan

Sumber bangyos.com.

Read More..

Sejareh Kote Jekarta...
Begini critanye,,,,Sejarah Jakarta bermula dari sebuah bandar kecil di muara Sungai Ciliwung sekitar 500 tahun silam. Selama berabad-abad kemudian kota bandar ini berkembang menjadi pusat perdagangan internasio-nal yang ramai.Pengetahuan awal mengenai Jakarta terkumpul sedikit melalui berbagai prasasti yang ditemukan di kawasan bandar tersebut. Keterangan mengenai kota Jakarta sampai dengan awal kedatangan para penjelajah Eropa dapat dikatakan sangat sedikit.
Laporan para penulis Eropa abad ke-16 menyebutkan sebuah kota bernama Kalapa, yang tampaknya menjadi bandar utama bagi sebuah kerajaan Hindu bernama Sunda, beribukota Pajajaran, terletak sekitar 40 kilometer di pedalaman, dekat dengan kota Bogor sekarang।Bangsa Portugis merupakan rombongan besar orang-orang Eropa pertama yang datang ke bandar Kalapa. Kota ini kemudian diserang oleh seorang muda usia, bernama Fatahillah, dari sebuah kerajaan yang berdekatan dengan Kalapa. Fatahillah mengubah nama Sunda Kalapa menjadi Jayakarta pada 22 Juni 1527. Tanggal inilah yang kini diperingati sebagai hari lahir kota Jakarta. Orang-orang Belanda datang pada akhir abad ke-16 dan kemudian menguasai Jayakarta.

Laporan para penulis Eropa abad ke-16 menyebutkan sebuah kota bernama Kalapa, yang tampaknya menjadi bandar utama bagi sebuah kerajaan Hindu bernama Sunda, beribukota Pajajaran, terletak sekitar 40 kilometer di pedalaman, dekat dengan kota Bogor sekarang.Bangsa Portugis merupakan rombongan besar orang-orang Eropa pertama yang datang ke bandar Kalapa. Kota ini kemudian diserang oleh seorang muda usia, bernama Fatahillah, dari sebuah kerajaan yang berdekatan dengan Kalapa. Fatahillah mengubah nama Sunda Kalapa menjadi Jayakarta pada 22 Juni 1527. Tanggal inilah yang kini diperingati sebagai hari lahir kota Jakarta. Orang-orang Belanda datang pada akhir abad ke-16 dan kemudian menguasai Jayakarta.
Nama Jayakarta diganti menjadi Batavia. Keadaan alam Batavia yang berawa-rawa mirip dengan negeri Belanda, tanah air mereka. Mereka pun membangun kanal-kanal untuk melindungi Batavia dari ancaman banjir. Kegiatan pemerintahan kota dipusatkan di sekitar lapangan yang terletak sekitar 500 meter dari bandar. Mereka membangun balai kota yang anggun, yang merupakan kedudukan pusat pemerintahan kota Batavia. Lama-kelamaan kota Batavia berkembang ke arah selatan. Pertumbuhan yang pesat mengakibatkan keadaan lilngkungan cepat rusak, sehingga memaksa penguasa Belanda memindahkan pusat kegiatan pemerintahan ke kawasan yang lebih tinggi letaknya. Wilayah ini dinamakan Weltevreden. sumber Jakarta.go.id.

Read More..

Banjir Batavia, Banjir Kanal dan Van Breen,,,
Banjir datang lagi! Jakarta bagaikan pulau yang terkurung air। Ketika banjir datang, seperti biasa para pejabat sibuk mencari alasan dari mulai belum selesainya banjir kanal timur, curah hujan yang tinggi, pembangunan villa di Puncak yang tidak terkontrol sampai kebiasaan masyarakat yang buruk. Sementara masyarakat sibuk menyalahkan pembangunan perumahan baru yang tidak terkontrol, seolah bagaikan lingkaran yang tidak ada ujungnya.

Hal ini tidak jauh berbeda dengan keadaan Batavia (baca Jakarta) 89 tahun yang lalu. Pada waktu banjir tanggal 19 Pebruari 1918, kala itu hampir seluruh Jakarta kebanjiran. Diantaranya Straat Belandongan, Kali Besar Oost, Pinangsia, Prinsenlaan, Tanah Tinggi, Pejambon, Grogol, Kebon Jeruk, Kampung Tambora, Suteng, kampung Klenteng Kapuran, kampung Tangki, Petaksinkian, Mol belakang penjara Glodok sampai terus ke kampung Pinangsia, air rata-rata setinggi dada. Selain itu juga Kampung Jacatra atau Kampung Pecah Kulit disamping kali Gunung Sari, Angke, Pekojan dan lain-lain. Jakarta bagaikan lautan air. Selain itu di Jakarta pada waktu juga sedang dilanda wabah kholera, setiap hari ada sekitar 6 – 8 orang masuk rumah sakit.
Melihat kondisi seperti itu gemeenteraad Batavia (baca DPRD) langsung mengadakan sidang paripurna pada tanggal 19 Pebruari 1918, jam 19.15. Dalam rapat tersebut hadir walikota Bischop dan 14 anggota DPRD. Selain itu hadir pula Herman Van Breen, ahli tata air Jakarta. Dalam rapat tersebut anggota Schotman mencecar beberapa pertanyaan kepada walikota apakah sudah disalurkan bahan makanan dan obat-obatan di tempat pengungsian yang terletak di Pasar Baru, gereja Katedral dan sebelah barat Molenvliet. Selain itu dalam kesempatan tersebut Van Breen juga ditanyakan apakah jika banjir kanal sudah selesai dapat mengatasi banjir? Breen mengatakan tidak menjamin bahwa ketika banjir kanal selesai Jakarta akan terbebas dari banjir, dan ternyata itu benar karena pada tahun-tahun berikutnya Jakarta masih kebanjiran. Karena sebenarnya banjir kanal dan keberadaan pintu air Manggarai hanya merupakan pengalihan wilayah banjir. Banjir yang tadinya biasa melanda daerah Weltevreden dan Menteng beralih ke daerah Manggarai dan daerah Jatinegara. Karena memang proyek banjir kanal dan pintu air Manggarai yang sudah terletak di luar kota, diprioritaskan untuk menanggulangi banjir wilayah Jakarta yang luasnya hanya 162 km2.
Jika hal ini dikaitkan dengan kondisi sekarang, maka yang dikatakan oleh Van Breen sama dengan yang dikatakan oleh para pejabat yang ada sekarang. Pembangunan banjir kanal timur yang sudah diwacanakan sejak tahun 1970-an dan baru selesai sekitar tahun 2008 artinya hampir 40 tahun baru dapat direalisasikan, juga tidak menjamin Jakarta bebas banjir. Karena wacana Banjir kanal timur pada waktu itu, kondisi Jakarta sudah banyak perubahan. Terutama dalam penggunaan tata guna lahan, sekarang Jakarta sudah dikepung oleh kota-kota penyangga di sekitarnya, tentu hal ini telah menutup wilayah kedap air dan akhirnya ketika hujan turun maka air akan langsung menjadi aliran sungai dan tidak meresap kedalam tanah. Sehingga wilayah banjir sudah semakin luas dan semakin ke selatan, di luar Bekasi dan Tangerang. Dalam banjir 2 Pebruari 2006, wilayah paling banyak dilanda banjir adalah wilayah Jakarta Selatan yang meliputi 9 wilayah, Jakarta Timur 8 wilayah, Jakarta barat 7 wilayah,
Jakarta Utara 6 wilayah dan jakarta Pusat 3 wilayah, selain itu juga wilayah Bekasi dan Tangerang (Kompas, 3 Pebruari 2007). Di lihat dari itu banjir kanal yang dibangun oleh Van Breen memang berhasil melindungi wilayah Jakarta Pusat. Dalam “Masterplan Jakarta 1965 – 1985” itupun orientasinya sebagian besar masih untuk melindungi daerah Jakarta Pusat. Sedangkan banjir kanal timur sebagian besar untuk melindungi wilayah bagian timur. Banjir kanal timur hanya mampu menanggulangi banjir untuk sementara waktu saja, jika tidak diikuti penataan air dengan cakupan lebih luas. Untuk itu sudah waktunya dipikirkan untuk membangun kanal atau waduk penampungan yang berada di luar di wilayah Jakarta atau selatan Jakarta. Hal ini berguna untuk mengendalikan air yang masuk Jakarta diwaktu musim hujan maupun musim kemarau. Sudah tidak waktunya lagi jika hanya menyalahkan pembangunan villa di Puncak, karena terbukti bahwa pada waktu banjir tanggal 2 Pebruari 2007, pintu air di Katulampa masih dalam kondisi normal, itu artinya penyebabnya adalah daerah di bawah kawasan Puncak.
Banjir memang sudah terjadi dan rupanya itu sudah menjadi langganan bagi penduduk Jakarta yang katanya dulu disebut Queen from the east. Masyarakat seolah tidak berdaya menghadapi banjir. Pemerintah seolah-olah juga begitu, air surut dan penduduk kembali ke rumah masing-masing maka bahaya air juga sudah dilupakan sampai musim banjir tahun berikutnya. Untuk itu apa yang mesti dilakukan sebagai masyarakat di tengah-tengah suasana banjir, maka masyarakat harus menyiapkan dirinya sendiri menghadapi banjir. Seperti yang dilakukan oleh penduduk di daerah Bukit Duri ketika banjir datang. “Bantuan Tak datang, Warga bentuk satgas” (Kompas, 3 Pebruari 2008) dalam kondisi seperti ini diperlukan sikap kedermawanan dari masyarakat lainnya. Sudah waktu social capital yang ada di masyarakat dipupuk terus untuk membantu masyarakat lain. Ada beberapa yang dapat diberdayakan untuk membantu warga masyarakat dari mulai lembaga swadaya masyarakat, pribadi-pribadi dan juga partai politik.
Partai Politik sudah waktunya memberi pembelajaran kepada masyarakat untuk segera bergerak memberi bantuan kepada masyarakat. Partai politik jangan hanya sibuk diwaktu setahun sebelum dan sesudah pemilu. Sekarang inilah dibuktikan peranan partai ketika jauh dari waktu pelaksanaan pemilu.
Kalau penduduk Jakarta pada waktu banjir tahun 1918 saja sibuk dengan memberikan bantuannya berupa bahan makanan, obat-obatan dan tempat pengungsian, dan juga mendirikan Smerofonds sebuah yayasan yang bergerak untuk membantu masyarakat yang terkena banjir dibentuk tahun 1916 diketuai oleh De Nijs Bik. Maka sikap filantrophi harus ditumbuhkembangkan oleh segenap masyarakat.
Karena tanpa penanganan tata air di Jakarta yang lebih baik, maka banjir Jakarta hanya akan menjadi bahan tertawaan untuk menyindir diri sendiri yang tidak mampu berbuat banyak dalam menghadapi fenomena alam, seperti yang dilakukan oleh Benyamin S dengan lagunya “Kebanjiran”.
Restu GunawanMahasiswa S3 Jurusan Sejarah UI dan Pegawai Dep Budpar
sumber: virgina veryastuti (virghien@yahoo.com)Kompas.com.

Read More..

Banjir Batavia, Banjir Kanal dan Van Breen,,,
Banjir datang lagi! Jakarta bagaikan pulau yang terkurung air. Ketika banjir datang, seperti biasa para pejabat sibuk mencari alasan dari mulai belum selesainya banjir kanal timur, curah hujan yang tinggi, pembangunan villa di Puncak yang tidak terkontrol sampai kebiasaan masyarakat yang buruk. Sementara masyarakat sibuk menyalahkan pembangunan perumahan baru yang tidak terkontrol, seolah bagaikan lingkaran yang tidak ada ujungnya.
Hal ini tidak jauh berbeda dengan keadaan Batavia (baca Jakarta) 89 tahun yang lalu. Pada waktu banjir tanggal 19 Pebruari 1918, kala itu hampir seluruh Jakarta kebanjiran. Diantaranya Straat Belandongan, Kali Besar Oost, Pinangsia, Prinsenlaan, Tanah Tinggi, Pejambon, Grogol, Kebon Jeruk, Kampung Tambora, Suteng, kampung Klenteng Kapuran, kampung Tangki, Petaksinkian, Mol belakang penjara Glodok sampai terus ke kampung Pinangsia, air rata-rata setinggi dada. Selain itu juga Kampung Jacatra atau Kampung Pecah Kulit disamping kali Gunung Sari, Angke, Pekojan dan lain-lain. Jakarta bagaikan lautan air. Selain itu di Jakarta pada waktu juga sedang dilanda wabah kholera, setiap hari ada sekitar 6 – 8 orang masuk rumah sakit.
Melihat kondisi seperti itu gemeenteraad Batavia (baca DPRD) langsung mengadakan sidang paripurna pada tanggal 19 Pebruari 1918, jam 19.15. Dalam rapat tersebut hadir walikota Bischop dan 14 anggota DPRD. Selain itu hadir pula Herman Van Breen, ahli tata air Jakarta. Dalam rapat tersebut anggota Schotman mencecar beberapa pertanyaan kepada walikota apakah sudah disalurkan bahan makanan dan obat-obatan di tempat pengungsian yang terletak di Pasar Baru, gereja Katedral dan sebelah barat Molenvliet. Selain itu dalam kesempatan tersebut Van Breen juga ditanyakan apakah jika banjir kanal sudah selesai dapat mengatasi banjir? Breen mengatakan tidak menjamin bahwa ketika banjir kanal selesai Jakarta akan terbebas dari banjir, dan ternyata itu benar karena pada tahun-tahun berikutnya Jakarta masih kebanjiran. Karena sebenarnya banjir kanal dan keberadaan pintu air Manggarai hanya merupakan pengalihan wilayah banjir. Banjir yang tadinya biasa melanda daerah Weltevreden dan Menteng beralih ke daerah Manggarai dan daerah Jatinegara. Karena memang proyek banjir kanal dan pintu air Manggarai yang sudah terletak di luar kota, diprioritaskan untuk menanggulangi banjir wilayah Jakarta yang luasnya hanya 162 km2.
Jika hal ini dikaitkan dengan kondisi sekarang, maka yang dikatakan oleh Van Breen sama dengan yang dikatakan oleh para pejabat yang ada sekarang. Pembangunan banjir kanal timur yang sudah diwacanakan sejak tahun 1970-an dan baru selesai sekitar tahun 2008 artinya hampir 40 tahun baru dapat direalisasikan, juga tidak menjamin Jakarta bebas banjir. Karena wacana Banjir kanal timur pada waktu itu, kondisi Jakarta sudah banyak perubahan. Terutama dalam penggunaan tata guna lahan, sekarang Jakarta sudah dikepung oleh kota-kota penyangga di sekitarnya, tentu hal ini telah menutup wilayah kedap air dan akhirnya ketika hujan turun maka air akan langsung menjadi aliran sungai dan tidak meresap kedalam tanah. Sehingga wilayah banjir sudah semakin luas dan semakin ke selatan, di luar Bekasi dan Tangerang. Dalam banjir 2 Pebruari 2006, wilayah paling banyak dilanda banjir adalah wilayah Jakarta Selatan yang meliputi 9 wilayah, Jakarta Timur 8 wilayah, Jakarta barat 7 wilayah,
Jakarta Utara 6 wilayah dan jakarta Pusat 3 wilayah, selain itu juga wilayah Bekasi dan Tangerang (Kompas, 3 Pebruari 2007). Di lihat dari itu banjir kanal yang dibangun oleh Van Breen memang berhasil melindungi wilayah Jakarta Pusat. Dalam “Masterplan Jakarta 1965 – 1985” itupun orientasinya sebagian besar masih untuk melindungi daerah Jakarta Pusat. Sedangkan banjir kanal timur sebagian besar untuk melindungi wilayah bagian timur. Banjir kanal timur hanya mampu menanggulangi banjir untuk sementara waktu saja, jika tidak diikuti penataan air dengan cakupan lebih luas. Untuk itu sudah waktunya dipikirkan untuk membangun kanal atau waduk penampungan yang berada di luar di wilayah Jakarta atau selatan Jakarta. Hal ini berguna untuk mengendalikan air yang masuk Jakarta diwaktu musim hujan maupun musim kemarau. Sudah tidak waktunya lagi jika hanya menyalahkan pembangunan villa di Puncak, karena terbukti bahwa pada waktu banjir tanggal 2 Pebruari 2007, pintu air di Katulampa masih dalam kondisi normal, itu artinya penyebabnya adalah daerah di bawah kawasan Puncak.
Banjir memang sudah terjadi dan rupanya itu sudah menjadi langganan bagi penduduk Jakarta yang katanya dulu disebut Queen from the east. Masyarakat seolah tidak berdaya menghadapi banjir. Pemerintah seolah-olah juga begitu, air surut dan penduduk kembali ke rumah masing-masing maka bahaya air juga sudah dilupakan sampai musim banjir tahun berikutnya. Untuk itu apa yang mesti dilakukan sebagai masyarakat di tengah-tengah suasana banjir, maka masyarakat harus menyiapkan dirinya sendiri menghadapi banjir. Seperti yang dilakukan oleh penduduk di daerah Bukit Duri ketika banjir datang. “Bantuan Tak datang, Warga bentuk satgas” (Kompas, 3 Pebruari 2008) dalam kondisi seperti ini diperlukan sikap kedermawanan dari masyarakat lainnya. Sudah waktu social capital yang ada di masyarakat dipupuk terus untuk membantu masyarakat lain. Ada beberapa yang dapat diberdayakan untuk membantu warga masyarakat dari mulai lembaga swadaya masyarakat, pribadi-pribadi dan juga partai politik.
Partai Politik sudah waktunya memberi pembelajaran kepada masyarakat untuk segera bergerak memberi bantuan kepada masyarakat. Partai politik jangan hanya sibuk diwaktu setahun sebelum dan sesudah pemilu. Sekarang inilah dibuktikan peranan partai ketika jauh dari waktu pelaksanaan pemilu.
Kalau penduduk Jakarta pada waktu banjir tahun 1918 saja sibuk dengan memberikan bantuannya berupa bahan makanan, obat-obatan dan tempat pengungsian, dan juga mendirikan Smerofonds sebuah yayasan yang bergerak untuk membantu masyarakat yang terkena banjir dibentuk tahun 1916 diketuai oleh De Nijs Bik. Maka sikap filantrophi harus ditumbuhkembangkan oleh segenap masyarakat.
Karena tanpa penanganan tata air di Jakarta yang lebih baik, maka banjir Jakarta hanya akan menjadi bahan tertawaan untuk menyindir diri sendiri yang tidak mampu berbuat banyak dalam menghadapi fenomena alam, seperti yang dilakukan oleh Benyamin S dengan lagunya “Kebanjiran”.
Restu GunawanMahasiswa S3 Jurusan Sejarah UI dan Pegawai Dep Budpar
sumber: virgina veryastuti (virghien@yahoo.com)Kompas.com

Read More..

Ngatasin Banjir di Jakarta Dari Jaman Blande Ampe 'Si Kumis'

Oleh: Mulyawan Karim
Setelah sebagian warga Jakarta sempat menjerit gara-gara musim kemarau yang cukup panjang, musim hujan yang ditunggu-tunggu akhirnya datang pada awal Desember ini. Namun, hujan di Jakarta bukan cuma membawa berkah karena mengakhiri musim paceklik air, tetapi juga bisa mendatangkan derita baru, banjir!
Meski hujan belum turun habis-habisan, dari berbagai penjuru Ibu Kota sudah muncul macam-macam kabar terjadinya genangan air menyusul turunnya hujan. Genangan air setinggi betis akibat hujan di kawasan Jakarta Timur, Senin (4/12), misalnya, sempat membuat banyak mobil mogok yang lantas memicu kemacetan lalu lintas di Jalan Pemuda.
Sering terjadinya genangan air pada awal musim hujan ini adalah semacam peringatan dini bahwa Ibu Kota bakal kembali diserbu banjir. Itu sebabnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta cepat tanggap, dengan mendistribusikan alat-alat yang pasti diperlukan dalam kondisi darurat banjir, termasuk jaket pelampung dan tambang, ke daerah-daerah permukiman rawan banjir, seperti di sepanjang pinggiran Sungai Ciliwung, Kampung Melayu, Jakarta Timur.
Meski tak datang tiap tahun, banjir besar cukup sering melanda Jakarta. Semua tentu masih ingat pada banjir besar terakhir pada awal 2002. Waktu itu, tak ada satu pun wilayah yang selamat. Banjir menyergap mulai dari daerah Kedoya, Kebon Jeruk, dan Daan Mogot di Jakarta Barat; Pondok Pinang, Tanah Kusir, Radio Dalam, Kemang, Mampang, Pasar Minggu, dan Kuningan di Jakarta Selatan; Cipinang, Kampung Melayu, dan Jatinegara di Jakarta Timur; Tanjung Priok, Pluit, Muara Karang, dan Kelapa Gading di Jakarta Utara; sampai ke Jalan Thamrin dan Jalan Sudirman di Jakarta Pusat.
Waktu itu, untuk pertama kali dalam sejarah, banjir juga merendam halaman Istana Merdeka dan jalan-jalan di sekitarnya. Padahal sebagai tempat tinggal resmi presiden, istana yang dibangun pada awal abad ke-19 itu dibentengi salah satu sistem drainase terbaik di Jakarta.
Banjir 2002 disebut-sebut lebih dahsyat dari dari banjir-banjir besar sebelumnya, juga merenggut nyawa manusia, yang kalau diurut mundur berturut- turut terjadi pada 1996, 1979, 1918, 1654, dan 1621.
Tak mungkin
Dalam sebuah lokakarya yang digelar sekitar sebulan setelah banjir besar 2002 itu, Siswoko, Inspektur I Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, menyatakan, Jakarta tak mungkin bebas banjir. "Apa pun yang dilakukan, Jakarta akan masih berisiko tergenang air," kata Siswoko saat itu.
Sebelumnya, pendapat senada dan seirama juga disampaikan beberapa pejabat dan pakar soal pengairan lainnya.
Jakarta pada dasarnya memang amat rentan pada ancaman banjir. Selain berlokasi di daerah dataran rendah, bahkan sebagian lebih rendah dari permukaan laut, Jakarta juga dilewati 13 sungai yang semua bermuara di Teluk Jakarta. Daerah aliran sungai-sungai ini tersebar merata di seluruh wilayah Jakarta. Di Jakarta Timur ada Sungai Cakung, Jati Kramat, Buaran, Sunter, dan Cipinang; di tengah ada Sungai Ciliwung, Cideng, dan Krukut, sementara di sisi barat ada Sungai Grogol, Sekretaris, Pesanggarahan, Mookervaart, dan Angke.
Faktor tingginya curah hujan juga punya andil besar pada terjadinya banjir di Jakarta dan kawasan-kawasan di sekitarnya. Risiko banjir semakin tinggi karena ketidakdisiplinan pemerintah dan warga dalam memelihara lingkungan. Pelanggaran tata ruang, langsung atau tak langsung ikut pula memberi sumbangan pada terjadinya banjir.
Diawali Van Breen
Tidak diketahui apakah di zaman pra-kolonial juga sudah pernah ada usaha penanggulangan banjir di daerah rawa-rawa pantai utara Jawa, yang sekarang menjadi bagian dari Jakarta. Namun yang sudah pasti, perang melawan banjir secara konsepsional dan besar-besaran baru mulai dilakukan pada zaman kolonial Belanda, persisnya pada awal abad ke-20, pada waktu Jakarta masih bernama Batavia alias Betawi.
Seorang tokoh yang namanya tak bisa dipisahkan dari sejarah awal perjuangan Jakarta melawan banjir adalah Herman van Breen. Dialah yang memimpin tim penyusun rencana pencegahan banjir, yang dibentuk kantor dinas pengairan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1918.
Itu dilakukan setelah Batavia alias Betawi, sebutan Jakarta waktu itu, dilanda banjir besar yang merenggut banyak nyawa warganya bersama timnya, Van Breen yang bertitel profesor doktor, ditugasi menyusun konsep terpadu penanggulangan banjir di seluruh wilayah Batavia yang luasnya 2.500 hektar. Luas Jakarta sekarang mencapai 65.000 hektar.
Seperti pernah dinyatakan pengamat masalah-masalah Jakarta, Paulus Londo, lewat tulisannya di harian ini, setelah mempelajari dengan saksama berbagai faktor penyebabnya, Van Breen berhasil menyusun strategi pencegahan banjir yang dinilai cukup spektakuler untuk ukuran masa itu.
Konsep Van Breen dan kawan-kawan intinya adalah mengendalikan aliran air dari hulu sungai dan membatasi volume air yang masuk kota. Karena itu, perlu dibangun saluran kolektor di pinggir selatan kota untuk menampung limpahan air, yang selanjutnya dialirkan ke laut lewat sisi barat kota.
Saluran kolektor itulah yang kini dikenal sebagai Banjir Kanal Barat, yang membelah Jakarta mulai dari Pintu Air Manggarai sampai ke Muara Angke. Manggarai dijadikan titik awal karena daerah itu merupakan batas selatan kota yang masih cukup aman dari gangguan banjir sehingga memudahkan pengendalian air di musim hujan.
Banjir kanal itu mulai dibangun pada 1922 dan dikerjakan secara bertahap, mulai dari Pintu Air Manggarai ke arah barat, memotong Sungai Cideng, Krukut, Grogol, sampai ke Muara Angke.
Untuk mengatur debit aliran air ke dalam kota, sungai buatan itu dilengkapi beberapa pintu air, termasuk Pintu Air Manggarai untuk mengatur debit air Kali Ciliwung Lama, dan Pintu Air Karet, untuk membersihkan Kali Krukut Lama dan Kali Cideng Bawah. Dengan adanya Banjir Kanal, beban sungai di utara saluran kolektor jadi relatif terkendali.
Tak ada kemajuan
Sejak Indonesia merdeka pada 1945, belum ada lagi tambahan saluran air sekelas Banjir Kanal Barat, yang sudah terbukti mampu mengatasi masalah banjir Jakarta.
Gagasan untuk membangun Banjir Kanal Timur (BKT) memang sudah ada sejak lebih dari 30 tahun lalu, tetapi Ali Sadikin, Gubernur Jakarta ketika itu, tak sanggup mewujudkannya. Demikian pula empat gubernur berikutnya, yakni Tjokropranolo, Soeprapto, Wiyogo Atmodarminto, dan Soerjadi Soedirdja.
Baru pada tahun 2002 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai membangun BKT, setelah tertunda selama lebih dari 30 tahun.
Rencana lama ini baru mulai terwujud pada tahun 2002. Tepat di Hari Ulang Tahun Ke- 475 Jakarta, 22 Juni 2002, Gubernur Sutiyoso yang biasa dipanggil Bang Yos meresmikan dimulainya pembangunan saluran air sepanjang 23,6 kilometer itu. Pembangunan BKT yang akan melewati 13 wilayah kelurahan itu diperkirakan seluruhnya akan menghabiskan dana sebesar Rp 4 triliun.
Namun seperti sudah diduga sejak awal, kegiatan pembangunan BKT sampai kini masih menghadapi berbagai masalah. Salah satu soal yang paling serius adalah masalah pembebasan lahan.
Sebanyak 75-80 persen lahan yang diperlukan bagi proyek ini adalah tanah milik masyarakat. Kenyataan ini berpotensi besar menimbulkan ketegangan antara warga dan pemerintah akibat tarik-menarik dalam penetapan harga.
Pertengahan November lalu dikabarkan bahwa para warga pemilik lahan yang terkena proyek BKT menghentikan secara paksa aktivitas kontraktor di daerah Pondok Bambu, Jakarta Timur. Warga menyatakan baru akan mengizinkan dilanjutknnya lagi pekerjaan jika sudah ada kepastian pembayaran ganti rugi.
Kalau persoalan-persoalan semacam ini terus muncul dan menghambat pembangunan BKT, bisa jadi proyek luar biasa penting ini tak bakal memenuhi target penyelesaian selama lima tahun. Proyek bahkan bisa terancam terhenti sama sekali akibat biaya yang terus meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Dan BKT pun hanya tinggal nama.
Entah sampai kapan, Jakarta masih akan terus diserbu banjir besar-kecil, saban tahun. Hal yang pasti membuat Herman van Breen menangis, andai ia masih hidup. sumber kompas.com

Read More..