KNPI Kab Bekasi Ingatkan DPRD Soal Kekosongan Jabatan Ketua

Pemuda Bekasi menyesalkan sikap anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang lamban mencari ketua DPRD secara definitiv lantaran kosong sejak setahun lalu. Kekosongan jabatan ketua membuat pembangunan Bekasi makin terhambat.

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bekasi Rahmat Damanhuri SH dan anak buahnya, Ali Makmur SE, A Maliki SE, Lukmanul Hakim STh I dan Enjon, H Muhtadi Muntaha Lc mereka menilai bekasi kembali dilanda krisis kepemimpinan untuk kedua kalinya. Kekosongan kursi ketua dewan yang ditinggalkan Drs M Saaduddin MM yang kini menjabat Bupati saat dirinya menyalonkan diri sebagai bupati pada Pilkada 2007. Kasus ini mirip dialami Bupati Saleh Manaf yang kasusnya terombang-ambing setelah didongkrak Wikanda D mantan saingannya pada Pilkada tahun 2002 lalu. Bila tak ditangani segera abakan mengurangi wibawa dan menghambat pembangunan daerah
“Panitia khusus udah, Panitia teknis juga udah jadi apalagi hingga tak jelas juntrungannya? KNPI ingin menggedor dewan dalam waktu dekat dan menanyakan apa mau mereka hingga masalah jabatan ketua DPRD berlarut larut hingga satu tahun lebih inikan memalukan orang bekasi,” kata Rahmat.
Rahmat tak habis pikir soal kinerja para wakil rakyat bekasi itu dalam bekerja. Setahu dirinya, mekanisme pengangkatan ketua DPRD telah baku dan telah diatur dalam ketentuan DPRD. “Mereka dapat mengacu apakah menggunakan mekanisme tata tertib atau kembali melakukan kocok ulang. Itu telah diatur jadi nunggu apalagi,” katanya tak habis pikir.
Menurut sumber media ini memdapatkan bukti kuat, 45 anggota DPRD Bekasi umumnya tak lulus sekolah menengah atas. Kalau pun ada yang menggunakan gelar sarjana tapi title itu didapat bukan dari jenjang sekolah resmi. Tak sedikit anggota dewan tersebut yang justru rajin menghadiri proses pelelangan proyek yang sebenarnya bukan tugas dewan. Karenanya wajar saja bila urusan kekosongan ketua DPRD tak kunjung selesai lantaran sibuk ngurusin proyek.