TEMPO Interaktif, Bekasi:Kemelut yang terjadi di Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat (DOH JBB) Pertamina di Desa Kedung Jaya, Kecamatan Babelan, memancing perhatian kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sejumlah anggota DPR pada Rabu (10/3) akan bertandang ke lokasi ladang minyak dan gas itu.
Informasi yang dihimpun Tempo News Room di Pemerintah Kabupaten Bekasi pada Selasa (9/3) menyebutkan rombongan anggota Dewan yang rencananya datang ke Kabupaten Bekasi itu dipimpin Wakil Ketua DPR AM Fatwa.
Selain ke Pemkab, anggota Dewan juga akan bertemu dengan Bupati Bekasi Saleh Manaf, sekitar pukul 08.00 WIB, untuk membicarakan persoalan yang terjadi antara masyarakat Babelan, Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan pihak Pertamina.
Anggota Dewan yang datang itu antara lain dari Ketua Komisi VIII Bidang Energi dan Lingkungan, Ketua Komisi IV Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Ketua Komisi V yang membidangi masalah perindustrian. Kedatangan mereka diharapkan dapat menjembatani persoalan antara warga yang tinggal di sekitar lokasi pengeboran dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan pihak Pertamina sendiri.
Menanggapi kedatangan para wakil rakyat itu, tokoh masyarakat Bekasi bagian utara, Abid Marzuki, mengatakan hal itu harus menjadi momentum bagi para pemimpin di Kabupaten Bekasi untuk menyelesaikan kemelut yang terjadi di tengah warga sekitar, terkait dengan keberadaan eksplorasi minyak dan gas Pertamina di Babelan.
Menurut Abid, masalah yang selalu mengganjal selama ini adalah tuntutan masyarakat sekitar. Namun, katanya, apapun yang dituntut oleh warga sebenarnya tidak berlebihan. “Warga ingin perlindungan alam sekitarnya tidak rusak oleh kegiatan penambangan, menginginkan pelaksanaan community development bisa berjalan baik," kata dia.
Abid berharap dengan kunjungan itu pemerintah, baik pusat dan daerah, dapat membandingkan kondisi di Babelan dengan di berbagai wilayah yang dijadikan ladang pengeboran minyak dan gas.
“Pemerintah harus bisa belajar kasus Timika dan Bontang di mana masyarakatnya miskin di tengah alam yang kaya dan berakibat pada resistensi kuat dari warga setempat,” kata dia. Oleh karena itu, tambahnya, kondisi di Babelan tidak boleh lagi seperti di wilayah lainnya.
Abid juga mengaku heran dengan kebijakan Pertamina yang tidak membuat kilang minyak dan gas di Babelan. Padahal, kalau diolah di Babelan, untuk pemasarannya ke Jakarta akan lebih mudah.
“Kalau diangkut tiap hari akan mendapat gangguan yang berakibat lambatnya pengiriman. Apalagi, secara geografis Babelan lebih dekat dengan market ketimbang dari Balongan, ini tidak masuk akal,” kata dia.(beragai sumber)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar