Jerman - Penyelenggaraan sistem demokrasi di Indonesia perlu belajar pada sistem demokrasi yang dilaksanakan Partai Demokrasi Liberal (Freie Demokratische Partei/ Free Democratic Party/ FDP) Jerman. Selain efisien dan efektivitas dalam menghargai waktu, sisem demokrasi FPD terpancar diselenggarakan dengan akal yang sehat, memegang teguh etika berpolitik, dan menjaga aturan main yang telah tersepakati.Sehingga politik tercermin sangat steril dari kekuatan uang atau intrik-intrik kotor demi keberhasilan misi suatu kelompok. Penyelenggaraan politik dalam tubuh FDP tersebut tercermin dijalankan dengan harga diri, moralitas atau etika. Sebuah hal yang biasa di dunia politik, tapi menjadi hal yang sangat luar biasa jika berhasil menjadi atmosfer perpolitikan di Indonesia.Kesan istimewa dalam sistem demokrasi partai FDP itu disaksikan dengan mata kepala sendiri oleh 13 anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang menyaksikan penyelenggaraan Kongres FDP di negara bagian Mecklenburg-Vorpommern, Sabtu (21/4/2007).
Kongres tersebut langsung memilih seluruh jajaran pengurus mulai dari ketua hingga delegasi untuk kongres di tingkat nasional. Di Indonesia, kongres ini dikenal dengan nama musyawarah wilayah tingkat propinsi."Banyak hal menarik yang bisa dicermati para pengurus PKB. Di antaranya, betapa efisiensi dan efektivitas waktu benar-benar berlangsung. Seluruh rangkaian kongres, sejak pembukaan, pertanggungjawaban ketua, sekjen, bendahara dan laporan auditor sampai ke pemilihan delegasi (wakil) untuk kongres FPD di tingkat nasional berlangsung satu hari," kata Ketua DPW PKB Jatim Imam Nahrawi, dalam emailnya pada penulis.
Menurut Imam Nahrawi, penyelenggaraan kongres tersebut sangat menarik dan layak ditiru para parpol di Indonesia dalam melaksanakan sistem demokrasi. Dalam penyelenggaraannya tersebut tercermin sekali jika demokrasi yang mereka gelar memenuhi koridor terori sistem demokrasi ketatanegaraan, semua anggota maupun pengurus sangat bertanggungjawab dengan jabatan yang menjadi amanahnya.Kehadiran 13 orang dari DPP PKB dan DPW PKB itu di Jerman, karena undangan Friedrich Naumann Stiftung (FNS) atau Yayasan Friedrich Naumann. Ini adalah yayasan lembaga kajian untuk politik liberal yang berasal dari Jerman dan berada di bawah Partai Demokrasi Liberal.
Sedangkan ke-13 pengurus PKB tersebut adalah Franciscus Hermawi Taslim (ketua rombongan/Ketua DPP), Ali Hanafiyah (anggota Dewan Syuro DPP), Eman Hermawan (Wasekjen DPP/Ketua Umum Dewan Koordinasi Nasional Garda Bangsa), Imam Nahrawi (Ketua DPW Jatim/anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR), Masduki Baidlawi (anggota FKB DPR). Saidah Sakwan (anggota FKB DPR), Zaenal Arifin Na'im (Sekretaris DPW DKI Jakarta), Abdul Wahid (Sekretaris DPW Riau), Avi Taufik Hidayat (Ketua DPW Jabar), Rieke Dyah Pitaloka (Wasekjen DPP), Agus Wiyarto (Ketua DPW DI Yogyakarta), Marwan Dasopang (Ketua DPW Sumut), dan Jucundianus Lepa (Ketua DPW NTT) Dalam kunjungan selama satu minggu mulai 21 April-27 April itu, para pengurus melakukan studi banding bertemakan "Organisasi dan Manajemen Partai Politik di Jerman".
Mereka juga berkesempatan mengikuti kongres FDP di Greifswald dekat Laut Baltik. Selain itu, mereka juga berkunjung ke tiga kota, yakni Greifswald (di negara bagian Mecklenburg), Bremenhaven (negara bagian Bremen) dan Berlin (negara bagian Berlin).Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI Saidah Sakwan mengatakan rekomendasi partai yang berbasis pada isu riil dan lokal dan memang menjadi kebutuhan konstituen. Isu yang dibahas bukan disusun oleh DPW atau DPP tetapi merupakan aspirasi bawah.Misalnya tentang disiplin sekolah, persoalan kanal di Greifswald dan perlu tidaknya diajarkan tata krama di sekolah, diperdebatkan, apakah menjadi agenda partai atau tidak. Jika iya, fraksi di DPRD harus memperjuangkannya. "Ini kan riil dan pembagian tugas jadi jelas," ucapnya. dari berbagai sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar