Gusdur dan matori dalam sejarah PKB

Surabaya, Kompas Muktamar I Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara aklamasi memilih KH Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Dewan Syuro periode 2000-2005. Dan, meski cabang dan wilayah belum mengusulkan nama calon, Ketua Dewan Syuro terpilih menetapkan Matori Abdul Djalil sebagai Ketua Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB. Ditambah lima formatur, ketujuh orang ini akan menentukan susunan DPP PKB 2000-2005, yang akan diumumkan hari Kamis ini. Dari hasil pemilihan yang dibagi per zona, terpilih lima orang formatur. Aris Ashari Siagian mewakili Sumatera, Jawa diwakili Choirul Anam, Tuan Guru Haji Turmudzi mewakili Bali dan Nusatenggara, Prof John Wuwu mewakili Sulawesi, Maluku, dan Papua, serta Hijaz Zamani mewakili Kalimantan. Bersama Ketua Dewan Syuro dan Ketua Dewan Tanfidz, mereka hari Rabu malam akan menggodok nama-nama pengurus DPP PKB. Pada sidang pleno pemilihan yang dimulai pukul 19.00 dan dipimpin KH Ma'ruf Amin di Asrama Haji, Surabaya, Rabu (26/7), peserta muktamar sepakat memilih KH Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Dewan Syuro. Sebelum penetapan dilangsungkan, KH Ma'ruf memberi kesempatan pada tujuh Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB untuk menyatakan pendapat. Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Ngawi KH Zainudin meminta peserta sidang agar KH Abdurrahman ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Syuro. Permintaan yang sama dilakukan wakil dari DI Aceh, Abu Bakar Sabil, dan utusan dari DKI Jakarta, Kalsel, Bengkulu, dan Sumsel. Sidang kemudian diskors untuk menunggu kehadiran Ketua Dewan Syuro terpilih. Abdurrahman Wahid tiba di arena muktamar sekitar pukul 20.00. KH Ma'ruf langsung membuka sidang dan meminta Ketua Dewan Syuro memberi sambutan pengantar. Abdurrahman menuturkan, sebetulnya sejumlah kiai di Jawa dan luar Jawa menghendaki KH Musthofa Bisri menjadi Ketua Umum PKB. Akan tetapi, nama yang keluar adalah Matori Abdul Djalil dan Alwi Shihab. "Saya terus terang saja keberatan terhadap Pak Alwi Shihab, karena saya melihat politik luar negeri Indonesia akan menjadi semakin berat dikendalikan. Justru kita memerlukan Pak Alwi Shihab untuk mengendalikan itu semua," ujarnya. Alwi Shihab juga hadir dalam sidang pleno yang dimoderatori A Muhaimin Iskandar tersebut. Tentang KH Musthofa Bisri, Abdurrahman mengungkapkan, Musthofa Bisri sudah menyatakan tidak bersedia. "Padahal tadinya mau mengajak Pak Matori dalam Dewan Syuro. Tetapi Gus Mus (KH Musthofa Bisri-Red) tidak mau, ya sudah, kita kembali ke bentuk asal," ujarnya, yang disambut tepuk tangan meriah muktamirin. Hanya saja, kata Abdurrahman, ada dua syarat dari para ulama di mana Matori sudah menyatakan secara penuh kesediaan untuk melaksanakannya. Pertama, beberapa nama yang diminta para ulama tidak dimasukkan dalam DPP sebagai pengurus harian, tetapi boleh sebagai pengurus departemen. "Siapa orangnya? Tergantung Pak Matori yang sudah tahu orang-orangnya," ujarnya. Syarat kedua, nanti dipisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan partai. PKB punya bendahara yang menerima semua keuangan partai. "Kita tidak menghalangi Pak Matori untuk membuat keuangan pribadinya. Silakan kalau nanti sampai Pak Matori nyomot duitnya sendiri salahnya sendiri, bukan salahnya partai. Saya juga begitu. Untuk menghindari salah pengertian, saya nanti minta kepada panitia muktamar, tolong keberangkatan saya ke sini khusus untuk partai dibayari oleh partai. Daripada saya dituntut orang. Kalau nanti panitia minta saya cari sendiri, saya cari, tetapi tidak dari negara," kata Abdurrahman. Penunjukan Matori sesuai dengan keinginan sebagian besar peserta. Selasa malam, di Hotel Hyatt, sejumlah DPW mendengarkan program-program kerja yang dicanangkan Matori. Pada sidang pleno sore kemarin, peserta kembali mempersoalkan tata cara pemilihan Ketua Tanfidz. Sebagian meminta agar kesepakatan yang hanya melibatkan beberapa wilayah itu ditinjau ulang. Sidang pleno yang dimulai pukul 14.30 dan dijadwalkan untuk langsung memilih Ketua Dewan Syuro akhirnya ditutup pada pukul 17.15 dengan beberapa kesepakatan baru. Sidang pemilihan Ketua Dewan Syuro baru dimulai pukul 19.00 dengan diawali pernyataan demisioner dari DPP PKB 1998-2000. Hasil lobi tingkat dua yang kemudian disepakati di sidang komisi organisasi, khususnya menyangkut wewenang Ketua Dewan Syuro menentukan Ketua Dewan Tanfidz, kembali dipersoalkan. Akhirnya, sidang yang dipimpin Yahya Cholil Staquf sepakat menambah anak kalimat pada ketentuan yang dicapai pada lobi tingkat dua itu. Ketua Dewan Syuro menentukan Ketua Dewan Tanfidz, akhirnya ditambah anak kalimat dengan memperhatikan usulan cabang dan wilayah. Pencantuman anak kalimat tersebut sangat penting untuk memberi jaminan agar Ketua Dewan Syuro tidak memilih di luar yang diusulkan cabang dan wilayah. "Ini penting agar aspirasi kami benar-benar diakomodasi Ketua Dewan Syuro," ujar Masyhuri Malik, Ketua DPC PKB Kabupaten Bekasi. Sekretaris DPC PKB Kendal, Asfori Mughni mengatakan, sejak awal Kendal memutuskan hanya membawa dua nama, KH Abdurrahman Wahid dan Matori Abdul Djalil. Non-Nahdliyin Dalam pengarahannya di depan muktamirin sekitar satu jam lebih, KH Abdurrahman Wahid menyebut beberapa nama yang akan duduk di jajaran kepengurusan, baik di Dewan Syuro maupun Dewan Tanfidz. Seperti biasa, ia juga melemparkan joke-joke segar. Ia meminta agar para deklarator partai menjadi penasihat partai, di antaranya KH Ilyas Ruhiyat dan KH A Muchit Muzadi. Bekas Ketua Dewan Syuro KH Ma'ruf Amin juga diminta duduk di pemerintahan sebagai "tutup" dari karier gemilang Ma'ruf selama menjadi Ketua Dewan Syuro. Abdurrahman juga menuturkan, ada seorang letnan jenderal yang masih aktif telah ditawari menjadi pengurus. Akan tetapi, dia belum bisa masuk PKB menjadi pengurus karena belum pensiun. "Kita tunggu pensiunnya pada bulan November yang akan datang," katanya. Menteri Negara Koperasi Zarkasih Nur juga ditawari menjadi salah satu ketua PKB, tetapi tidak bersedia. "Waduh, saya ini gimana ya. Teman-teman di PPP ingin begini-begini. Ya sudah tidak jadi," ujar Abdurrahman. Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nurmahmudi Ismail juga menyatakan cocok dengan pemikiran Abdurrahman. Akan tetapi, susahnya Nurmahmudi adalah pegawai negeri yang tidak boleh merangkap menjadi pengurus partai politik. Abdurrahman mengungkapkan terpaksa melepaskan dengan berat hati Khofifah Indar Parawansa karena menjadi Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama (NU). Ia minta agar formatur dan ulama agar Khofifah menjadi penasihat partai. Sejumlah tokoh non-NU juga diminta menjadi pengurus PKB, yaitu Ketua Atthahiriyah Jakarta, Suryani Taher, Ketua Mathlaul Anwar KH Nahid Abdurrahman, Ketua Al-Washshilyah H Aziddin, tokoh Muhammadiyah Habib Chirzin dan Dr Sugiat dari Rumah Sakit Islam Jakarta, serta seorang Direktur Bank Mandiri. Abdurrahman menuturkan, sudah meminta kepada Fraksi PKB di MPR supaya dalam Sidang Umum MPR bisa mencapai beberapa hal. Akan tetapi yang dicapai baru satu yaitu MPR akan menjadi semacam majelis tinggi atau house of lords, sedangkan DPR menjadi majelis rendah atau house of representative. Yang belum dicapai adalah soal pemilihan presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan walikota secara langsung. Lain-nya adalah agar pemilihan umum didasarkan atas sistem distrik. "Dalam keadaan tidak diterima ini, kita tidak bisa me-maksakan kehendak. Caranya apa? Caranya kita harus memenangkan pemilu yang akan datang dengan kemenangan mutlak agar kita dapat menjalankan apa yang kita inginkan," tandas Abdurrahman. Dalam kesempatan itu, Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa ia telah memanggil seorang perwira tinggi TNI aktif berpangkat letnan jenderal yang dikabarkan ikut membiayai keberadaan "Laskar Jihad" untuk menanyakan kebenaran hal tersebut. (arn/bur/mba/arb)